APBDesa, pengelolaan keuangan desa, SISKEUDES, dan pertanggungjawaban anggaran.
Materi ini rutin muncul dalam ujian CAT pendamping desa dan menjadi bagian dari Tes Kompetensi Bidang (TKB).
1. Seorang Pelaksana Operasional BUM Desa telah menjabat selama 5 tahun dan dinilai sangat berprestasi oleh masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021, berapa kali lagi orang tersebut dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama?
A. Tidak dapat diangkat kembali karena harus ada pergantian pengurus setiap 5 tahun.B. Dapat diangkat kembali berkali-kali selama disetujui oleh Musyawarah Desa.C. Maksimal 2 kali masa jabatan lagi.D. Hanya 1 kali masa jabatan lagi.2. Desa 'Suka Maju' ingin menetapkan peraturan mengenai pengelolaan sistem organisasi masyarakat adat di wilayahnya. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, kategori kewenangan manakah yang menjadi dasar hukum bagi desa untuk mengatur hal tersebut?
A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.B. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat.C. Kewenangan lokal berskala Desa.D. Kewenangan atributif dari Kementerian Dalam Negeri.3. Dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES, ditemukan ketidakkonsistenan antara data Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan APB Desa. Apa konsekuensi logis dari prinsip tata kelola yang diatur dalam regulasi?
A. Data RKP Desa dapat diabaikan selama realisasi belanja dalam APB Desa tidak melebihi pagu Dana Desa.B. Ketidakkonsistenan diperbolehkan asalkan mendapat persetujuan lisan dari pendamping desa.C. SISKEUDES akan secara otomatis mengubah RKP Desa agar sesuai dengan angka yang dimasukkan dalam APB Desa.D. APB Desa harus merupakan penjabaran dari RKP Desa sehingga ketidakkonsistenan data dapat membatalkan validitas anggaran tersebut.Bank soal lengkap: 100+ soal, format ujian asli, skor langsung. Akses permanen Rp 100rb.
Mulai Simulasi