Syarat & Kualifikasi Pendamping Desa 2026

Pedoman Umum

Pedoman umum pendamping masyarakat desa diatur dalam Permendes PDT Nomor 3 Tahun 2025 (mencabut regulasi pendampingan sebelumnya). Regulasi ini mengatur tugas pokok, fungsi, kode etik, dan pembinaan pendamping — dan menjadi rujukan utama materi ujian kompetensi bidang.

Yang Diujikan dalam Seleksi

• Tupoksi pendamping — memahami peran pendamping dalam fasilitasi, pemberdayaan, dan pendampingan masyarakat desa
• Kode etik & netralitas — pendamping tidak boleh menjadi tim sukses politik, tidak mengenakan atribut partai saat pendampingan, dan menjaga netralitas
• Integritas keuangan — pendamping dilarang bertindak sebagai juru bayar atau mengelola keuangan desa, serta tidak boleh menutupi penyimpangan pengelolaan dana
• Situasional / TKP — bagaimana bersikap dalam dilema pelayanan, konflik kepentingan, dan tekanan dari kepala desa

Contoh Bentuk Soal Kode Etik

Contoh: Seorang pendamping diminta Kepala Desa membantu mencairkan dana kegiatan karena bendahara berhalangan. Berdasarkan kode etik, tindakan yang benar adalah menolak — pendamping dilarang menjadi juru bayar atau mengelola keuangan desa.

Contoh lain: Pendamping terbukti menjadi tim sukses calon legislatif dan mengenakan atribut partai saat pendampingan di musyawarah desa — kategori pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja.